Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak Yang Perlu Diketahui Wajib Pajak

Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak Yang Perlu Diketahui Wajib Pajak – Selamat datang di blog akuntancilik.com saat ini akan dijelaskan sedikit tentang pemeriksaan pajak. Apa saja jenis-jenis pemeriksaan pajak yang perlu kalian ketahui sebagai seorang wajib pajak? Kali ini akuntancilik.com akan sedkit mebahas tentang jenis-jenis pemeriksaan pajak. Berbicara tentang perpajakkan di Indonesia, sistem perpajakan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah Self Assessment. Yang artinya Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor , dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Tetapi, sistem ini hanya akan berjalan jika Wajib Pajak (WP) mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik dan kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang menghimpun serta mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Jadi, pemeriksaan pajak adalah bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan Wajib Pajak (WP) menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan benar, jelas, dan lengkap.

Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak Yang Perlu Diketahui Wajib Pajak
Google Images - Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak Yang Perlu Diketahui Wajib Pajak

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak sebagai bagian akhir dari proses pengendalian perpajakan, pemeriksaan pajak sangat penting untuk dilakukan dan memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang meliputi:

  • SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak.
  • SPT rugi.
  • SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu Surat Teguran yang telah disampaikan.
  • Melakukan penggabungan, peleburan , pemekaran,  likuidasi, pembubaran,  atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
  • Menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi.

Selain itu, pemeriksaan pajak mempunyai tujuan tambahan lannya, yaitu sebagai berikut:

  • Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara jabatan.
  • Penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
  • Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan pencabutan PKP (Pengusaha Kena Pajak).
  • WP (Wajib Pajak) mengajukan keberatan.
  • Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  • Pencocokan data dan alat keterangan.
  • Penentuan WP (Wajib Pajak) berlokasi di daerah terpencil.
  • Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
  • Pemeriksaan pajak dalam rangka penagihan pajak.
  • Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
  • Pemenuhan informasi negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

baca juga:


Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Untuk menjamin WP (Wajib Pajak) melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan jujur, petugas pajak akan melakukan 2 (dua) jenis pemeriksaan pajak, yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal , tempat bekerja atau tempat usaha WP (Wajib Pajak), serta tempat lain yang dianggap perlu. Ketika dalam pelaksanaannya, WP (Wajib Pajak) diwajibkan untuk:

  • Memperlihatkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha,  pekerjaan bebas WP,  atau objek yang terutang pajak.
  • Memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
  • Memberikan kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh,  kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP (Wajib Pajak), atau objek yang terutang pajak.
  • Memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, berupa:
  1. Menyediakan tenaga dan peralatan atas biaya WP (Wajib Pajak) jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan atau keahlian khusus.
  2. Memberi kesempatan Pemeriksa Pajak membuka barang bergerak atau tidak bergerak.
  3. Menyediakan ruangan khusus sebagai tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan untuk memeriksa buku, catatan,  dan dokumen yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
  • Menyampaikan tanggapan  secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
  • Memberi keterangan lisan atau keterangan tertulis yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, WP (Wajib Pajak) diwajibkan untuk:

  • Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan.
  • Memperlihatkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lainnya, termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan, pekerjaan bebas WP (Wajib Pajak), kegiatan usaha, atau objek yang terutang pajak.
  • Memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
  • Menyampaikan tanggapan  secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
  • Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan (KKP) yang dibuat Akuntan Publik.
  • Memberikan keterangan lisan atau keterangan tertulis yang diperlukan.


Hak WP (Wajib Pajak) Selama Pemeriksaan Pajak

Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak Yang Perlu Diketahui Wajib Pajak
Google Images - Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak Yang Perlu Diketahui Wajib Pajak

Saat pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak (WP) berhak:

  1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan.
  2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
  3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk penjelasan alasan dan tujuan Pemeriksaan.
  4. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas jika susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
  5. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
  6. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam waktu yang telah ditentukan.
  7. Mengajukan permohonan untuk dilakukannya pembahasan oleh Tim Pembahas jika ada perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
  8. Memberi pendapat pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui formulir Kuesioner Pemeriksa.
  9. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.


baca juga:

Kriteria Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Latar Belakang Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) kriteria berdasarkan latar belakang alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan pajak rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan WP (Wajib Pajak), antara lain:

  • Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan LB restitusi.
  • Menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan.
  • Menyampaikan SPT Masa PPN LB kompensasi.
  • Sudah mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
  • Menyampaikan SPT rugi.
  • Melakukan penggabungan, pemekaran, likuidasi, peleburan, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.
  • Melakukan perubahan tahun buku, penilaian aktiva tetap, dan metode pembukuan.

2. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan pajak khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidak patuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus ini dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan, seperti:

  • Berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil WP (Wajin Pajak) atau data internal lainnya, serta data eksternal secara komputerisasi atapun manual.
  • Ruang lingkup dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak.
  • Pemeriksaan menggunakan pemeriksaan lapangan.


Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan pajak memiliki cakupan objek pemeriksaan yaitu berdasarkan jenis dan periode pencatatan.

1. Berdasarkan Jenis Pajaknya, ruang lingkup pemeriksaan pajak meliputi:

  • Satu jenis pajak.
  • Beberapa jenis pajak.
  • Seluruh jenis pajak.

2. Berdasarkan Periode Pencatatan, ruang lingkup pemeriksaan pajak meliputi:

  • Satu masa pajak.
  • Beberapa masa pajak.
  • Bagian tahun pajak.
  • Tahun pajak.


Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jangka waktu pemeriksaan dibuat secukupnya, bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang tediri dari proses pengujian dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak. Keduanya tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda. Di bawah ini akan diuraikan perihal jangka waktu tersebut untuk mengetahui lebih lengkapnya.

1. Jangka Waktu Pengujian


  • Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 6 bulan, dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada WP (Wajib Pajak), wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada WP (Wajib Pajak), wakil, kuasa, atau pegawainya.
  • Pemeriksaan Kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan paling lama 4 bulan, dihitung sejak tanggal WP (Wajib Pajak), wakil, kuasa, atau pegawainya datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan sampai tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada WP (Wajib Pajak), wakil, kuasa, atau pegawainya.

Jangka waktu pengujian bisa diperpanjang paling lama 2 bulan, dengan alasan:

  • Ruang lingkup pemeriksaan pajak diperluas, misalnya pemeriksaan satu masa pajak menjadi tahun pajak.
  • Adanya permintaan data kepada pihak ketiga.
  • Pertimbangan kepala unit pemeriksaan.

Sedangkan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan yang berkaitan dengan WP (Wajib Pajak) kontraktor kontrak kerja sama pertambangan minyak dan gas bumi, WP (Wajib Pajak) satu grup, atau WP (Wajib Pajak) yang terindikasi melakukan rekayasa transaksi keuangan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan atau paling banyak 3 kali sesuai kebutuhan.

2. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Pemeriksaan

Baik pemeriksaan lapangan ataupun pemeriksaan kantor dilakukan paling lama 2 bulan, dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada WP (Wajib Pajak), wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).


Pahami Pemeriksaan Pajak Demi Kelancaran Administrasi Perpajakan Anda

Hal yang paling utama dalam proses pemeriksaan pajak adalah Anda memahami alurnya, serta paham urusan administrasinya. Uraian di atas memberikan gambaran detail tentang berkas dan bagaiman proses yang harus dijalani WP (Wajib Pajak) sehingga memudahkan melaksanakan kewajiban perpajakannya. WP (Wajib Pajak) sebaiknya juga mengetahui haknya sebagai Wajib Pajak selain mengetahui kewajiban waktu pemeriksaan pajak.

baca juga:

itulah Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak yang Perlu Diketahui Wajib Pajak. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi referensi kalian dalam belajar akuntansi. Jangan lupa kunjungi terus blog akuntancilik.com untuk update pelajaran akuntansi. Terima kasih telah berkunjung ke blog yang sederhana ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih.

0 Response to "Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak Yang Perlu Diketahui Wajib Pajak"

Posting Komentar